BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Jumat , 15 Desember 2017

Meikarta, Proyek untuk Siapa?

Oleh : Ariefdhianty Vibie H.

AntiLiberalNews | Suara-Islam – Meikarta! Awalnya publik bertanya-tanya. Seorang gadis kecil dalam sedan mewah terlihat sedih melihat jenuhnya suasana perkotaan, macet, udara yang kotor, banjir dan kumuh. “Bawa aku pergi dari sini!” Lalu, tiba-tiba keadaan berbalik 180 derajat, suasana kota modern dengan teknologi yang canggih bersanding dengan gedung-gedung pencakar langit dan hunian mewah. Itulah iklan promosi kota Meikarta yang terpampang di televisi akhir-akhir ini.

Meikarta, sebuah proyek kota mandiri nan elit, adalah konsorsium yang diketuai taipan James Riyadi. Proyek milik Lippo Group ini mulai membangun dan memasarkan mega proyek seluas 500 hektar di kawasan Cikarang, Bekasi. Pekerjaan fisik kota Meikarta sendiri, sebenarnya sudah dimulai sejak Januari 2016 dengan rencana membangun sampai 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35 lantai hingga 46 lantai. Meikarta menjadi proyek internasional dengan melibatkan banyak mitra investor ternama dari Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Qatar. Nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai Rp 278 triliun. Pada penjualan perdananya ke publik pada Mei lalu, pihak Lippo Group melaporkan sebanyak 16.800 unit apartemen terjual sampai dengan pukul 14.00 WIB. Pencapaian ini mendapat penghargaan rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai penjualan unit apartemen terbanyak selama satu hari {menurut laporan Liputan 6 pada Jumat (25/8)}.

Meski sudah mengadakan grand launching pada tanggal 17 Agustus, rupanya sebelum peluncuran dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta agar Lippo Group membatalkan grand launching tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat, dalam surat kepada PT Lippo Cikarang Tbk, meminta pembatalan peluncuran acara pada 17 Agustus lalu. Namun faktanya, mereka bersikeras melakukan grand launching tersebut, bahkan 100.000 unit apartemen sudah dibeli oleh masyarakat pada hari itu. Padahal, perizinan untuk Meikarta sendiri sebenarnya belum keluar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi maupun surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat {menurut laporan Kata Data pada Rabu (23/8)}. Bahkan pembangunan proyek ini terus berlangsung meski belum keluar izin resmi.

Meikarta sendiri akan menjadi kawasan paling strategis di kawasan “emas” Bekasi – Jakarta itu. Ada pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, light rail transit (LRT) dari Cikarang ke Cawang, kereta cepat Jakarta-Bandung, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek 2, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dimana peran pemerintah yang justru terlihat abai bahkan mendukung proyek ini?

Proyek untuk Rakyat?

James Riady dan Lippo Group memang memiliki intuisi bisnis yang jitu. Bagaimana tidak, Meikarta akan dikelilingi oleh enam infrastruktur dasar utama milik Pemerintah Indonesia. Dengan akses yang sedemikian lengkap, Meikarta ditaksir akan memiliki nilai kawasan dan nilai properti yang melonjak drastis tidak akan lama lagi. Namun demikian, yang harus dipertanyakan adalah dimana pengembang properti milik Pemerintah? Dimana Perum Perumnas sebagai penyedia perumahan nasional untuk rakyat? Padahal anggaran infrastruktur tersebut berasal dari rakyat, swasta justru memanfaatkan lahan tersebut untuk mengeruk keuntungan bagi mereka sendiri. Di tengah kota-kota besar yang masih berkutat dengan permukiman kumuh, besarnya defisit rumah, krisis ruang terbuka hijau (RTH), krisis fasilitas sosial dan fasilitas umum, mengapa kesempatan pengembangan kawasan untuk kepentingan publik justru diabaikan?

Meikarta dirancang akan ditunjang oleh fasilitas publik bertaraf tinggi dan internasional. Seperti Central Bussiness District (CBD) termasuk di dalamnya mal yang berkelas dan modern, rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan, Central Park atau taman hijau seluas 100 hektar yang bersifat publik, danau buatan dengan pemandangan cantik yang juga berfungsi sebagai tanggul banjir dan juga fasilitas penunjuang kebutuhan hidup lainnya. Siapa pun pasti tergiur untuk memiliki unit di Meikarta dengan fasilitas lengkapnya. Meikarta akan menjelma menjadi kota mandiri yang elit. Oleh karena itu, pantas Wagub Jawa Barat, Deddy Mizwar menyebut Meikarta dengan istilah “negara dalam negara”.

Sudah bisa dipastikan hanya orang-orang kalangan atas saja yang mampu membeli kemewahan hidup di Meikarta. Terlebih lagi biaya hidup di dalamnya tidaklah murah. Siapalah yang mampu jika bukan segelintir orang-orang kalangan atas? Harga properti untuk kelas menengah ke bawah saja saat ini sudah di kisaran 300 jutaan, dan belum lagi harga properti selalu naik. Tidak sebanding dengan pendapatan generasi milenial yang memiliki rata-rata pendapatan 6 jutaan per bulan, jika mereka harus mencicil rumah sebesar 4 juta – 7 juta per bulan selama bertahun-tahun. Generasi milenial bahkan diprediksi akan sulit mendapatkan hunian dalam 5 tahun kedepan.

Jadi, untuk siapa lagi properti dengan harga selangit diperuntukkan kalau bukan untuk segelintir kalangan elit demi gaya dan kepuasan hidup? Begitulah hidup di dalam negeri yang mengadopsi sistem kapitalisme dan neoliberalisme. Negara bukanlah pengayom bagi rakyatnya, melainkan sebagai penjual aset dan sumber daya alam kepada para pemilik modal dan pengusaha besar. Negara menjual negeri ini kepada para kapitalis, sehingga rakyatnya yang menjadi korban keserakahan para penguasa dan kapitalis.

Syariat Islam Kebaikan untuk Rakyat

Sudah dapat dipastikan, pengelola swasta yang kapitalistik dan neoliberalis hanya mengumpulkan pundi-pundi keuntungan bagi kantong pribadi masing-masing. Oleh karena itu, mereka menjual properti mewah dengan harga selangit yang rasanya tidak mungkin bisa dibeli oleh masyarakat kebanyakan apalagi kelas menengah ke bawah. Padahal Indonesia memiliki jumlah tunawisma yang tidak sedikit, bahkan Jakarta masuk ke dalam salah satu dari 7 kota yang memiliki jumlah tunawisma terbanyak di dunia (menurut laporan Liputan 6 pada 2015). Negara seharusnya menyediakan rumah layak bagi semua rakyatnya. Bukannya menjual tanah lapang bagi para kapitalis dan kembali menjual kepada rakyat dengan mahal.

Inilah berbagai problematika besar yang muncul dari ambisi proyek kota-kota neoliberal. Hingga bumi dan hamparannya menjadi tidak mampu memberikan tempat kehidupan yang baik bagi penduduknya.

Sudah selayaknya kita kembali kepada tuntunan sistem Syariat Islam, yang di dalamnya Allah SWT mewajibkan kepada penguasa untuk mengurusi urusan rakyatnya. Termasuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar tempat hidup dengan berbagai infrastrukturnya, baik kota maupun desa, sehingga setiap rakyat dapat membangun rumah di dalamnya ditambah dengan infrstruktur dan fasilitas penunjang hidup lainnya.

Negara melakukan pembangunan dan pengelolaan hamparan kawasan tersebut dengan prinsip pelayanan, bukan malah menjadikannya sebagai aset yang diperjualbelikan kepada rakyat ataupun diserahkan kepada pengembang swasta sebagai objek perasan pajak negara. Sebagaimana Khalifah Umar RA ketika mulai menata wilayah di Irak, beliau menghitung betul kategori dan potensi tanah, ruang, serta hewan-hewan liarnya untuk melayani kebutuhan hidup rakyatnya, bukan berhitung dengan rumus bisnis.

Saatnya kita kembali kepada tuntunan Ilahi tentang tata kelola kota negeri-negeri Islam dalam sistem Syariat Islam yang mengikuti metode Rasulullah SAW.

*Penulis adalah pengamat politik asal Jabar

Sumber : Suara-Islam / Liputan 6 / Kata Data

Red : Wijati