BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Senin , 20 November 2017

Isu Pribumi Vs Al Maidah 51

Oleh : Hersubeno Arief

AntiLiberalNews – Penggunaan kosa kata “pribumi” pada pidato Gubernur DKI Anies Baswedan, bagi para veteran pendukung Ahok adalah durian runtuh.

Seperti  bunyi pepatah “pucuk dicita, ulam tiba”, Anies seolah memberi “amunisi” bagi para penentangnya. Baru dilantik, Anies langsung membuat blunder. Benarkah begitu?

Tidak perlu menunggu waktu terlalu lama, sejumlah  orang yang mengaku mewakili Banteng Muda Indonesia (BMI) mendatangi Polda Metro Jaya. Salah satu diantaranya adalah Ronny Talapessy  yang disebut sejumlah media sebagai mantan tim kuasa hukum Ahok dalam kasus penistaan agama QS Al Maidah 51.

Jalur hukum/pidana adalah skenario keempat dalam sebuah strategi besar menjatuhkan Anies-Sandi di tengah jalan. Dua skenario  besar lainnya sudah berjalan.

Pertama, mengambilalih peran dan kewenangan Pemprov DKI pada Reklamasi. Kedua, menelikung Anies-Sandi secara internal dengan menempatkan ratusan pejabat pada pos-pos penting di Pemda DKI.

Sementara skenario ketiga, menggoyang dan memberi tekanan politik melalui DPRD, masih menunggu momentum dan kalkulasi politik yang tepat. (Baca: Skenario Menjatuhkan Anies-Sandi di Tengah Jalan)

Inti dari skenario keempat adalah strategi membuat Anies-Sandi sibuk dengan berbagai kasus, dan kemudian mem-blow up-nya melalui media dan media sosial. Soal benar tidaknya kasus tersebut, tidak terlalu penting.

Yang penting Anies-Sandi tidak bisa fokus menjalankan tugasnya, karena harus bolak-balik menjalani pemeriksaan. Syukur-syukur bila mereka mendapatkan kasus besar yang cukup serius dan bisa dibawa ke pengadilan. Maka tinggal mendorong Anies atau Sandi untuk sementara non aktif, atau mengundurkan diri dengan dalih harus fokus menghadapi kasus hukumnya.

Kalau toh Anies tidak mundur, maka setidaknya dia tidak sempat menjalankan program kerjanya dengan baik. Pada saat itulah kemudian muncul senjata pamungkas berupa survei, tentang rendahnya kepuasan publik atas kinerja Anies-Sandi.

Lembaga-lembaga survei ini kemudian akan membandingkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi dan Ahok yang katanya “cukup tinggi”. Tinggal digoreng, maka sempurnalah semuanya. Akan terbentuk opini bahwa “Anies-Sandi adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak punya kemampuan bekerja.”

“Umpan Terobosan” Anies

Bagi veteran pendukung Ahok, isu “pribumi” merupakan pintu masuk yang tepat untuk melampiaskan dendam kesumat.

Karena itulah mereka bergerak cepat, tidak menunggu waktu terlalu lama. Isu ini digoreng di media massa, terutama media online, dan kemudian menjadi gegap gempita di medsos.

Mereka membayangkan, kasus ini bobotnya sama dengan Al Maidah 51 yang menjatuhkan Ahok dan membawanya ke penjara. Dasarnya cukup jelas : penggunaan kosa kata “pribumi” secara resmi dilarang digunakan dalam proses kenegaraan, sesuai dengan Inpres No 26 Tahun 1998 saat presiden dijabat oleh BJ Habibie.

Sebagai pejabat negara, Anies dinilai sudah melanggar Inpres. Dan yang lebih berat, Anies dianggap telah menyampaikan “ujaran kebencian”, sebagaimana Ahok dengan ucapannya soal surat Al Maidah 51.

Karena terlalu bersemangat, mereka lupa pada detil fakta. Anies menggunakan kosa kata “pribumi” dalam konteks kolonial, bukan kekinian. Sejumlah media yang tadinya sempat menggunakan kata “pribumi” dalam judul beritanya, kemudian segera meralatnya.

Inilah kecerdasan Anies dalam mengemas pesan politik. Dalam sepakbola, apa yang dilakukan Anies adalah sebuah “umpan terobosan ke jantung pertahanan lawan”. Ahokers yang merasa posisi Anies sudah “off side”  langsung ramai-ramai melaporkan kepada wasit. Harapannya, Anies dihukum karena melakukan “pelanggaran”.

Ternyata, tak ada yang salah dengan umpan terobosan Anies. Bola panas “pribumi” itu “bergerak liar di depan gawang lawan, dan berpotensi menjadi sebuah gol”. Semakin digoreng, maka akan semakin menguntungkan posisi Anies.

Ada beberapa target dari umpan “terobosan” Anies. Pertama, ini merupakan serangan balik terhadap Menko Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan yang pasang badan pada proyek Reklamasi.

Kedua, memperbesar basis dukungan publik. Ketiga, kapitalisasi politik menghadapi Pilpres 2019.

Penghentian Reklamasi adalah salah satu janji kampanye terbesar dari Anies-Sandi. Kegagalan memenuhi janji kampanye akan menjadi titik lemah pemerintahannya, melemahkan basis dukungan publik. Figur utama yang menjadi penghambat Anies-Sandi memenuhi janjinya adalah Luhut.

Dengan menggunakan kosa kata “pribumi”, maka Anies membuat Luhut harus berhadap-hadapan langsung dengan mayoritas masyarakat  yang merasa terpinggirkan. Reklamasi dipersepsikan sebagai sebuah simbol kelompok taipan rakus. Mereka inilah yang dibela Luhut. Sebaliknya kelompok nelayan yang menjadi korban reklamasi adalah simbol rakyat Indonesia yang terpinggirkan.

Kosa kata “pribumi” membuat persepsi publik terhadap Anies berubah. Jika sebelumnya selalu dipersepsikan sebagai representasi umat Islam, maka Anies telah menggeser basis dukungannya menjadi lebih luas.

Pribumi tidak hanya mengacu kepada mereka yang beragama Islam –termasuk keturunan Arab dan Cina– tetapi  juga etnis lokal di seluruh Indonesia. Dengan begitu Anies mulai merangkul kelompok-kelompok di luar Islam dan menjadi “solidarity maker“.

Bagi Jokowi, posisi ini sungguh tidak menguntungkan. Bagaimanapun, publik melihat Luhut adalah representasi Jokowi. Pemihakan Luhut kepada kelompok taipan pengembang bisa menjadi  isu politik yang  sangat merugikan.

Jokowi harus berani memilih : Mempertahankan dukungan investor politik, atau basis konstituen?

Dalam kontestasi pilpres langsung, peran para taipan yang bertindak sebagai penyandang dana sangat penting dalam menggerakkan mesin kampanye. Sebaliknya, basis konstituen juga sangat penting bahkan lebih penting karena merekalah pemegang hak suara. Apalagi, selama ini partai pendukung Jokowi selalu mengklaim sebagai “partai wong cilik”.

Posisi ini barangkali yang menjelaskan mengapa dalam beberapa hari terakhir sikap Luhut tampak mulai mengendur soal Reklamasi. Sejumlah media mengutip Luhut mempersilahkan jika Anies ingin menghentikan Reklamasi, asal sesuai aturan. Sikap ini sangat jauh berbeda dengan berbagai pernyataan Luhut yang seolah tidak ada kompromi dan memastikan Reklamasi jalan terus.

Di tengah keterbatasan pilihan figur yang hanya berputar pada dua nama :  Jokowi dan Prabowo, publik tengah mencari-cari figur altenatif. Pidato Anies — yang spektrumnya sesungguhnya lebih luas dari hanya sekedar soal pribumi —  dapat diartikan sebagai  isyarat bahwa dia sanggup dan mampu mengemban tugas yang lebih besar.

Pidato Anies,  bagi yang memahami, mencerna, dan menelaah secara dalam, adalah pidato pelantikan Gubernur rasa Capres.  Mengambil analogi dalam permainan sepakbola, sebagai “play maker“,  Anies berhasil mengubah permainan. Ketika lawan keasyikan menekan, dia melakukan “serangan balik” dengan sangat cepat.

Apakah “serangan balik” Anies akan berbuah menjadi “gol”? Mari kita nikmati jalannya “pertandingan”. Ini baru “menit-menit awal”, namun “pertandingan” sudah berlangsung dalam “tempo tinggi”. Pasti akan sangat menarik.

* Penulis adalah jurnalis senior, mantan wartawan Republika

Sumber : Republika

Red : Wijati