BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Senin , 20 November 2017

Di Sidang MK, Dewan Dakwah Bongkar Kebohongan Ahmadiyah

AntiLiberalNews | Suara-Islam – Menurut ajaran Ahmadiyah, Tadzkirah adalah “kitab yang berisi kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Mirza Ghulam Ahmad melalui mimpi-mimpi”. Tapi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Selasa (7/11), saksi ahli untuk pemohon (Ahmadiyah) menyatakan bahwa Tadzkirah bukan kitab suci Ahmadiyah.

Berbeda dengan pengakuan pihak Ahmadiyah, Ustadz Syamsul Bahri dari Pusat Kajian Dewan Da’wah menjelaskan tuntas isi kitab Tadzkirah tersebut. Penjelasan ini disampaikan dalam sidang uji materi UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tersebut.  Sidang ini adalah yang kelima berlangsung.

“Tadi dikatakan dia (Ahmad Najib selaku saksi ahli Ahmadiyah, -red) peneliti, kami pun peneliti,” ujar Syamsul Bahri mengawali sebagaimana dikutip Suara-Islam, sambil mengungkap fakta bahwa Tadzkirah adalah kitab suci. Ia pun membacakan redaksional Tadzkirah halaman 637: “Sesungghuhnya kami telah menurunkan kitab suci Tadzkirah ini dekat dengan Qadhian (India). Dan dengan kebenaran kami menurunkannya dan dengan kebenaran dia turun.”

Syamsul Bahri menunjukkan secara tegas kedudukan Tadzkirah sebagai kitab suci, sekaligus mematahkan argumen Ahmad Najib, yang mengatakan bahwa “Tadzkirah bukan Kitab Suci, melainkan kitab pedoman seperti kitab-kitab yang dipedomani oleh tarekat-tarekat dalam Islam”.

Pertanyaan lanjutan Syamsul Bahri, “kalau itu kitab suci, perlu ditafsir atau tidak?”

Atas pertanyaan ini, sang saksi ahli tidak memberi jawaban.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada 1997 lalu menerbitkan buku berjudul ‘Khilafah Telah Berdiri’. Syamsul Bahri menemukan pada halaman 15 buku tersebut, di mana materinya menyebutkan bahwa : “Wajib bagi mereka bernaung dibawah bendera Hazrat Al-Masih”. Dalilnya adalah Tadzkirah halaman 342, berikut adalah redaksionalnya :  “Bahwa Allah telah memberi kabar kepadanya, sesungguhnya orang yang tidak mengikutimu dan tidak berbaiat padamu dan tetap menentang kepadamu, dia itu adalah orang yang durhaka kepada Allah dan rasul-Nya dan termasuk penghuni Neraka jahim”.

Kemudian di halaman 600 kitab Tadzkirah, dikatakan bahwa “…setiap orang yang telah sampai padanya dakwahku kemudian dia tidak menerimaku, maka dia bukanlah seorang Muslim dan berhak mendapatkan siksa Allah.”

Menurut Syamsul Bahri, itu artinya Ahmadiyah melalui Tadzkirah 600 telah berbuat rasis dan menebar SARA.

Satu lagi, Mirza Ghulam Ahmad dalam kumpulan mimpi-mimpinya yang menjadi kitab Tadzkirah mengaku “sederajat dgn ke-Esa-an Allah”. Sebagaimana dibacakan Syamsul Bahri: “Wahai Ahmad-Ku, Engkau adalah tujuan-Ku, kedudukan-Mu di sisi-Ku sederajat dengan ke-Maha-Esaan-Ku, Engkau terhormat pada pandangan-Ku.”

“Habis kita ini!” ujar Syamsul ke hadapan sidang.

Komunitas Ahmadiyah, sebagai pihak pemohon, pada sidang kali ini menghadirkan dua saksi yang menurut pengakuannya secara sepihak telah “mengalami langsung tindak diskriminasi dan intoleransi”.  Selain Ahmad Najib yang mengaku sebagai peneliti dan ahli bidang Ushuluddin selaku saksi ahli, Ahmadiyah juga menghadirkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai pihak terkait untuk kepentingannya.

Tak seperti sidang-sidang sebelumnya yang selalu pasif, pihak Pemerintah pada sidang kali ini menanyakan sekaligus membuktikan eksklusivitas Ahmadiyah, yang ngotot mendirikan “masjid” sendiri dan beribadah sendiri di tempat itu kendati belum siap pakai atau atau telah dihancurkan massa.

“Apakah ada larangan (dalam internal Ahmadiyah, -red) untuk melaksanakan ibadah di Masjid-Masjid perkampungan?” ujar perwakilan dari pihak Pemerintah.

Saksi Ahmadiyah, Hajar Ummu Fatikh, awalnya seperti kesulitan menjawab, namun akhirnya mengatakan, “Kami lebih nyaman beribadah di masjid kami sendiri”.

Sidang kali ini memang tampak lebih responsif. Pertanyaan juga diajukan para Hakim Anggota, masing-masing dari Hakim Wahiduddin Adam, Hakim Anwar Usman dan Hakim Aswanto.

Pertanyaan juga diajukan oleh Ahmad Leksono, SH sebagai Ketua Kuasa Hukum untuk Dewan Da’wah. Ahmad Leksono meragukan kesaksian Ummu Fatikh yang saat ini baru berusia 20 tahun dan masih kuliah tetapi menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya di usia 6 tahun secara detil layaknya dirasakan orang dewasa.

Tim Dewan Da’wah yang mengikuti sidang ini adalah Wakil Ketua Umum H. Amlir Syaifa Yasin, MA, Sekretaris Umum H. Avid Solihin, MM, Teten Romly Qomaruddien, MA dan Syamsul Bahri, MA.

Red : Wijati