BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Selasa , 16 Januari 2018

Pengamat “Terorisme” : UU “Terorisme” Sudah Sadis, Jangan Dipersadis

AntiLiberalNews | Kiblat – Beragam kasus yang secara subyektif dianggap sebagai “terorisme” terjadi sepanjang tahun 2017. Mulai bom panci hingga bom bunuh diri di halte bis Kampung Melayu. Tidak sedikit juga gerakan anti “teror” yang dilakukan aparat, mulai kasus Siyono hingga penyebutan pelaku pembakaran markas polisi sebagai “teroris” namun belakangan direvisi karena pelakunya ternyata anak anggota kepolisian.

Dalam hal ini, pengamat “terorisme” dari lembaga Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B. Nahrawardaya mengungkapkan bahwa Undang-Undang (UU) “terorisme” yang ada sudah cukup sadis dalam mengatur terduga maupun tersangka pelaku “teror”. Jangan sampai, harap Musthofa, UU Terorisme yang baru ini akan lebih sadis lagi.

“Sebenarnya sama aja semangatnya, tapi yang baru ini lebih ganas lagi. Oleh karena itu tidak perlu di otak-atik lagi. Yang kemarin saja sudah sadis, sekarang mau diubah mau dipersadis lagi dengan yang baru, tidak perlu lagi menurut saya,” ungkapnya di Jakarta sebagaimana dikutip Kiblat pada Selasa (2/1).

Musthofa menyebut sebuah adagium yang berbunyi “Gajah itu tidak bisa berlari dengan cepat karena badannya besar, kancil itu badannya kecil bisa lincah”.

“Karena itu, Undang-Undang itu jika terlalu gemuk dan melibatkan banyak orang maka rawan penyalahgunaan. Karena ingin jalan cepat, tapi Undang-Undang yang gendut itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu, sebaiknya para pihak yang berwenang duduk bersama. Sebenarnya teman-teman itu sudah tau arahnya mau kemana Undang-Undang ini, tapi karena ini masa-masa jaman edan, menurut saya mau berbuat apa lagi susah,” ujarnya.

“Sudahlah kita biarkan saja, kita sudah paham arahnya UU ‘Terorisme’ ini mau kemana, tidak usah lagi mencoba untuk mengarahkan dan membuat opini bahwa umat Islam ini sebagai subjek dalam UU ‘terorisme’ ini. Hentikanlah melalui UU ini, jangan kemudian kita ditambah lagi dengan regulasi yang membuat umat Islam menjadi tersudut,” lanjutnya.

Musthofa pun mengungkapkan bahwa umat Islam sudah habis dihantam kanan kiri, dihajar atas bawah, dan sekali lagi malah akan dihajar dengan UU “terorisme” ini.

“Saya harap tidak akan menjadi lebih sadis dan ini tidak karena mayoritas Muslim. Toh di DPR juga mayoritas Muslim, kenapa harus ingin mengumpulkan Undang-Undang yang tujuannya mohon maaf semangatnya malah ingin memojokkan umat Islam dalam isu ‘terorisme’?” tukasnya.

UU Banyak Kepentingan

Musthofa menambahkan bahwa sebenatnya tidak ada urgensi dalam pengadaan UU “Terorisme” yang baru. Karenanya, ia melihat bahwa RUU Terorisme yang sudah dimulai sejak awal Januari 2017 ini tidak kunjung selesai.

“Sebenarnya nggak ada urgensitas untuk harus cepat diselesaikannya UU ‘Terorisme’ yang baru ini. Banyak pasal-pasal yang bermasalah di situ jadi tidak begitu urgen untuk segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Adapun kemungkinan ada pihak yang mendesak untuk segera diselesaikannya UU “Terorisme” ini, menurutnya adalah karena peraturan pemerintah selalu berhubungan dengan banyak pihak.

“Kebijakan ini kan terkait dengan anggaran yang terkait dengan posisi posisi penting, dan juga keberpihakan politik,” ungkap Musthofa.

“Isu ‘terorisme’ juga di mana-mana sedunia ingin menggiring umat Islam ini menjadi seolah-olah menjadi pelaku ‘terorisme’ melalui stempel Undang-Undang. Di seluruh dunia memang seperti itu,” pungkasnya.

Red : Wijati